Monday, 8 April 2013

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)


MAKALAH MATA KULIAH HUKUM BISNIS
TENTANG
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI)
-----------------------------------------------------



Oleh 2C-MRK:
Amalia Charla Rosella
1132610083

Wiwit Wirawan
1132610132





JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2012







TEORI
HaKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya.
Melalui perlindungan HaKI pula, para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak hasil karya intelektualnya tersebut.
HaKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam praktiknya di masyarakat, kesadaran belum begitu memasyarakatnya HaKI, menyebabkan perlindungan yang diberikan pemerintah belum optimal. Oleh karena itu pemilik hak perlu melakukan langkah-langkah non-legal untuk menegaskan kepemilikan haknya, dan juga menegaskan kepada pihak-pihak lain bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap segala upaya penggunaan atau pemanfaatan secara tidak sah atas haknya tersebut.
Langkah itu diantaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan HaKI oleh pemilik hak, survey lapangan, peringatan kepada pelanggar dan sebagainya.
1.               Rezim/Doktrin HAKI
Hak atas kekayaan intelektual, ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau wewenang menurut hukum. Kekayaan adalah perihal yang (bersifat, ciri) kaya, harta yang menjadi milik orang. Kekuasaan intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa, tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh suatu “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau sejenisnya.
HaKI merupakan padanan dari bahasa inggris intellectual property right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia (the creations of the human mind) (WIPO,1988:3). Secara subtantif pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.
Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah manfaat ekonomi yang dapat ddinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan.
2.               Sejarah Perkembangan HAKI
Sejarah historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Veneice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu  yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.
Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of  Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merk dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta.
Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United Internasional Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama Word Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang mengenai masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual sedunia.
Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lampiran yang berkaitan dengan HaKI adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar negara secara jujur dan adil, karena :
1.      TRIP’s menitikberatkan kepada norma dan standard
2.      Sifat persetujuan dalam TRIP’s adalah Full Complience atau ketaatan yang bersifat memaksa tanpa reservation
3.      TRIP’s memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa dengan diikuti sanksi yang bersifat retributive.
3.               Perkembangan HaKI di Indonesia
Perkembangan perubahan undang-undang perjalanan perundang-undang HaKI di Indonesia sebagai berikut:
UU No. 6 Tahun 1982              diperbaharui menjadi UU No. 7 Tahun 1987             UU No. 12 Tahun 1992                        Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HaKI di Indonesia.
Apakah pemberlakuan HaKI merupakan “kelemahan” Indonesia terhadap negara-negara maju yang berlindung dibalik WTO? Konsekuensi HaKI/akibat diberlakukannya HaKI:
1.      Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
2.      Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum
3.      Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain
4.      Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekauaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi.
HaKI adalah hak eklusif, artinya pemilik/pemegang mempunyai hak monopoli dimana hak tersebut dapat berupa:
Hak Ekonomi yakni hak khusus bsagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, dan atau memberi ijin kepada orang lain.
Hak Moral yakni hak yang bekenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan judulnya, larangan pengubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptanya.
Sifat HaKI:
1.      Jangka waktu tidak terbatas
2.      Bersifat eklusif/mutlak
3.      Bersifat mutlak yang bukan kebendaan (tergantung pada penemu/berdasarkan orangnya bukan berdasarkan benda).
4.             Ruang Lingkup HaKI
Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:
a.       Hak Cipta (Copy Right)
b.      Hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Right)
Hak cipta itu sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:
·      Hak Cipta;
·      Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights)
Berdasarkan Covention Establishing The Word Intellectual Property Organization, selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1.Patent (Paten)
2.Utility Models (Model dan Rancangan Bangunan) atau Paten Sederhana (Simple Patent)
3.Industrial Design (Desain Industri)
4.Trade Merk (Merek Dagang)
5.Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6.Indication of Source or Appelation of Origin (Sumber Tanda atau Sebutan Asal)
Menurut William T. Frayer, hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1.      Patent
2.      Utility Models
3.      Industrial Design
4.      Trade Secrets
5.      Trade Mark
6.      Service Marks
7.      Trade Names or Commercial Names
8.      Appleation of Origin
9.      Indication of Origin
10.  Unfair Competition Protection.
Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs, ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yaitu:
a.       Perlindungan varietas baru tanaman
b.      Integrated Circuit (Rangkaian Elektronika Terpadu).

4.1.         Hak Cipta (Copy Right)
Menurut Pasal 2 Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per-uu-an yang berlaku.
Hak Cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinaannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannua tersebut. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, Microsoft membuat sebuah perangkat lunak Windows. Yang berhak untuk membuat salinan dari Windows adalah Microsoft sendiri.
Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya ke pihak lain. Sebagai contoh Microsoft menjual ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tudak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika sakinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnua untuk keperluan backup.
Lingkup sebuah hak cipta adalah negara-negara yang menjadi anggota WIPO. Anggota non WIPO tidak mengakui hukum hak cipta.
4.1.1.   Pendaftaran Hak Cipta
Pendaftaran hak cipta tidak diharuskan, karena tanpa didaftarkan pun hak cipta dilindungi. Hanya ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya, bila dibandingkan dengan yang didaftarkan.
Pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika secara jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran ini dikenal sebagai sistem pendaftaran “negative deklaratif”
4.2.         Paten
Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas temuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal1:1)
Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google.
Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinil dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian.
4.2.1.   Istilah-istilah dalam Hak Paten
Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi (Pasal 1:2).
Paten sebagai hak khusus (Ekslusive Right), namun dalam hal tertentu dapat dikecualikan yakni untuk pertahanan negara namun harus memenuhi syarat, yakni ada kompensasi royalty bahi pemegang paten.
Penemu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan (Pasal 1:3)
Pemegang paten adalah penemu sebahai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas yang terdafter dalam daftar umum paten (Pasal 1:4).
Paten diberikan untuk penemuan baru dan dapat diterapkan dalam bidang industri.
4.2.2.   Prinsip-prinsip Pokok UU Paten
1.      Paten diberikan Negara atas dasar permintaan (Pasal 1 ayat 1, 23)
2.      Paten diberikan untuk satu penemuan (Pasal 24)
3.      Paten harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry (Pasal 2-5)
4.      Pada prinsipnya semua penemuan di bidang teknologi dapat dimintakan paten
5.      Jangka waktu paten (14 tahun) dan dapat diperpanjang selama 2 tahun.
Bentuk-bentuk Lisensi
A.    Ekslusif
Yaitu pemehang hak paten setuju untuk memberikan lisensinya kepada orang lain selain pemegang lisensi.
B.     Non Ekslusif
Dapat dilesensikan kepada pihak lain.
Ada yang disebut lisensi wajib, yaitu untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang peten (Pasal 8 UU No. 6/1989), tujuannya adalah agar paten yang ada tidak disimpan saja melainkan dapat disebarkan ke masuarakat luas.
4.2.3.   Ruang Lingkup Paten
Paten diberikan untuk penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 ayat 1).
Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakanhal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatukan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan prioritas (Pasal 2 ayat 3).
4.2.4.   Teori Perlindungan Paten (Patens)
a.       Teori Perjanjian (The Bargain or Contract Theory)
Menurut teori ini untuk mendorong para penemu berkarya perlu diberi perlindungan terhadap hasil karyanya, oleh karena itu perlu penghargaan perlindungan tersebut oleh Negara diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kelemahan teori ini mengabaikan hak mutlak seseorang terhadap penemuan sebagai harta kekayaan (milik pribadi), sebab bila lewat waktu berarti hasil penemuan menjadi milik umum.
b.      Teori Hak Asasi (The Natural Rights Theory)
Menurut teori ini penemuan adalah hasil kerja keras seseorang oleh karena itu hasil temuannya menjadi hak miliknya
Syarat memberi paten
1.      Aspek pembaharuan
2.      Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan itu
3.      Dapat diterapkan dalam industry
4.      Penemuan termaksud kelompok yang bisa diberi paten
5.      Tidak melanggar UU
4.2.5.   Cara Mendapatkan Paten
Menurut pasal 23 “paten diberikan atas dasar permintaan” selanjutnya dalam penjelasan umum UU Paten disebutkan “Sebagai hak, paten diberikan oleh Negara apabila diminta oleh penemu, baik orang atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut”
Jangka waktu paten
1.      Selama 20 tahun
2.      Dicatat dalam daftar umum paten
4.2.6.   Paten Biasa
Penemuannya melalui penelitian yang rumit, bila dilanggar (ada orang yang meniru, dsb/pelanggaran) terhadap paten biasa maka hukuman penjara 7 tahun atau denda 100 juta.
4.2.7.   Paten Sederhana
Paten sederhana diberikan kepada “penemuan sederhana”. Penemuan sederhana adalah penemuan yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan baru (tidak rumit), pemeriksaam lamgkah inventifnya kurang intensif. Bila dilanggar ( ada orang yang meniru, dsb/pelanggaran terhadap) paten sederhana maka hukuman penjara 5 tahun, denda 50 juta.
4.3.         Merek
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 butir 1).
Hak atas merk adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakaan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 3).
Menurut Sudargo Gautama “Menurut perumusan dari Paris Convention, maka suatu trade mark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperanan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain”.
Menurut Suryodiningrat: “Barang-barang yang sihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakannya dari sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan”.
Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, symbol, gambaryang menyertai produk atau layanan tersebut. Contoh merk dagang misalnya adalah “Kentucky Fried Chicken”. Yang disebut merk dagang adalah urut-urutan kata tersebut beserta variasinya (misalnya “KFC”) dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya “Ayam Goreng Kentucky”,maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang.
4.3.1.   Fungsi Merk
1.      Sebagai tanda pengenal suatu barang dan jasa
2.      Gambaran jaminan kepribadian, reputasi barang dan jasa
3.      Memberi jaminan kualitas barang dan jasa
4.      Sarana promosi barang dan jasa
4.3.2.   Pendaftaran Merek
UU merek menganut “Stelsel Konstutif” artinya hak atas merek dilindungi apabila didaftarkan di kantor merk. Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (Pasal 4).
Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsure dibawah ini:
a.       Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
b.      Tidak memiliki daya pembeda
c.       Pernah menjadi milik umum atau
d.      Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek bila:
a.       Menyerupai merek orang lain
b.      Menyerupai bendera negara
c.       Menyerupai cap lembaga negara
d.      Menyerupai hak cipta orang lain.
Jenis-jenis merek
1.      Merek dagang
2.      Merek jasa
3.      Merek kolektif
Jangka waktu
Perlindungan merek terdaftar 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
Gugatan
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan dalam hal mereknya digunakan tanpa izin.
Ketentuan Pidana
Sengaja menggunakan merek orang lain tanpa izin, dipidana penjara 7 tahun dan denda Rp 100.000.000,-
4.4.         Rahasia Dagang (Trade Secret)
Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersofat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang. Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Unruk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawao Coca Cola.
Cara legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

 STUDY KASUS
Bertahun-tahun Suyadi alias Pak Raden berjuang mendapatkan hak cipta boneka di film Si Unyil dari Perum Produksi Film Negara (PFN). Diproduksi pada 1979 oleh PFN, Si Unyilmerupakan ide Direktur PFN saat itu, G. Dwipayana. Untuk membuat film Si Unyil, G. Dwipayana menggandeng Pak Raden dan Kurnain Suhardiman. Pak Raden menggarap boneka, sementara Kurnain menulis naskah Si Unyil. Saat itu status Pak Raden dan Kurnain bukan sebagai pegawai PFN. Pada Desember 1995, Pak Raden menandatangani perjanjian dengan PFN. Isinya, menyerahkan kepada PFN untuk mengurus hak cipta atas boneka Unyil. Perjanjian itu berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Menurut Pak Raden, beberapa hari kemudian, perjanjian serupa muncul dengan tanggal yang sama: 14 Desember 1995. Bedanya, perjanjian baru itu tidak mencantumkan masa berlakunya.
Pada 23 Desember 1998, Pak Raden menandatangani surat penyerahan hak cipta atas 11 lukisan boneka, termasuk si Unyil, Pak Raden, Pak Ogah, dan lain-lain. Pada 15 Januari 1999, PFN mendapat surat penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman atas 11 tokoh itu.
“Saya dengar kalau Unyil mau digarap seperti Upin-Ipin. Tapi, saya tidak dapat apa-apa,” kata salah satu seniman muda yang digawangi Prasodjo Chusnato. Dia menyoroti kondisi Pak Raden yang tidak memiliki apa-apa dari karya boneka Unyil yang diciptakannya, sebab hak cipta Unyil kini dipegang oleh Perum Produksi Film Negara (PPFN) yang sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN). Padahal, sosok boneka Unyil kian lama kian laku dan kerap menghiasi layar kaca dengan acara-acara baru. Bahkan, Pak Raden mendengar, sekarang serial Unyil sedang diproduksi secara 3D di salah satu rumah produksi di Batam. Sebenarnya Pak Raden akan dilibatkan dalam produksi Unyil versi 3D itu. Namun, sang pemilik proyek hanya melibatkannya sebagai pengisi suara tokoh Pak Raden. Lantaran hanya sebatas pengisi suara, Pak Raden menolaknya. Pria yang berulang tahun setiap 28 November ini mengatakan, dulu dirinya tidak mempermasalahkan hak cipta Unyil beserta royalty-nya. Namun, seiring umurnya yang kian menua dan tidak lincah lagi, pria sepuh yang hidup sendirian itu merasa perlu menuntut hak-haknya sebagai pencipta Unyil.

PEMBAHASAN
Pada 1995 Pak Raden menandatangani perjanjian dengan  Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PPFN) Amoroso Katamsi. Dalam surat perjanjian bernomor 139/P.PFN/XII/1995 itu Pak Raden selaku pencipta tulisan Si Unyil dan model boneka tokoh-tokoh dalam film Unyil menyerahkan pengurusan hak ciptanya kepada PPFN selama lima tahun. Anehnya, PPFN juga menerbitkan surat perjanjian yang sama dengan nomor yang sama, tetapi bedanya surat yang kedua sama sekali tidak disebutkan berapa tahun perjanjian itu berlaku.
Dalam kasus yang dialami Pak Raden dengan boneka Si Unyil nya, sangatlah memprihatinkan. Padahal hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu, karena tanpa didaftarkan pun hak cipta dilindungi. Hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya, bila dibandingkan dengan yang telah didaftarkan. Dalam kasus ini Pak Raden harus bersusah payah untuk mendapatkan hak cipta atas boneka Si Unyil-nya yang kini hak ciptanya dipegang oleh PPFN. Akibatnya Pak Raden juga tidak mendapatkan royalty atas boneka ciptaannya.
Padahal dalam surat perjanjian bernomor 139/P.PFN/XII/1995 itu Pak Raden selaku pencipta tulisan Si Unyil dan model boneka tokoh-tokoh dalam film Unyil menyerahkan pengurusan hak ciptanya kepada PPFN selama lima tahun. Namun hingga saat ini hak cipta Si Unyil masih dipegang oleh PPFN.
Keganjilan terletak pada surat yang bernomor sama yang juga diterbitkan oleh PPFN namun tanpa ada tahun berlaku perjanjian itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan hak cipta Si Unyil kini diperjuangkan oleh Pak Raden karena hak ciptanya masih dipegang oleh PPFM.
 
DAFTAR PUSTAKA
Rizal, Muhammad. 2011. Hukum Bisnis Suatu Pengantar. Bandung; Widya Padjadjaran
http://parelpropublik.blogspot.com/2012/04/hak-paten-si-unyil-siapa-yang-punya.html

No comments:

Post a Comment