Sunday, 10 March 2013

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA


I.     PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki dasar hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 terdapat Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai kedudukan di atas Undang-Undang Dasar-nya, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis, namun bukan merupakan norma hukum tertinggi.  Segala aspek hukum telah tercantum dalam UUD 1945.
Dalam konteks inilah maka Pancasila murupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun   hukum dalam negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu  pancasila merupakan sumber dari segala hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar tidak atau convensi. dimana segala aspek hukum yang berkaitan dengan Republik Indonesia telah tercantum dalam 5 silanya. Begitu juga dengan UUD 1945 yang terdiri dari 36 Pasal yang keseluruhan pasalnya mengacu pada pancasila. Oleh karena itu Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Dalam kedudukan ini Pancasila berisi tentang nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum dalam ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarnya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia artinya segala aspek ketatanegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 mengacu pada Pancasila. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terkait dengan “Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia”
Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah yang berjudul “Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia” adalah sebagai berikut:
1.  Mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia?
2.  Bagaimana perbandingan sistem ketatanegaraan pada Undang-Undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia?
3.  Bagaimana gambaran sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
4.  Apa hubungannya Pancasila dengan fungsi dan Kedudukan Lembaga Negara?

II.   PEMBAHASAN

2.1    Pancasila Sebagai Dasar dalam Konteks Ketatanegaraan

2.1.1   Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK)

Kansil dan Christine S.T. Kansil (2005:91) BPPK merupakan badan yang bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini telah menjalani 2 sidang dan telah menghasilkan point-point penting mengenai Dasar Negara Indonesia. Berikut ini point-point penting yang dihasilkan:

a)    Panitia perumus berhasil menyusun suatu Naskah Rancangan Pembukaan UUD pada tanggal 2 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
b)   Panitia Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun suatu Rancangan Undang-undang Dasar Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945 dan untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara.

2.1.2   Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

PPKI merupakan badan yang bertugas menyiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. PPKI mengadakan sidang pertamanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI dan berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia. Noor Ms Bakry (2003:28) menyebutkan keputusan dari sidang PPKI, antara lain sebagai berikut:
a)  Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar
b) Rancangan Hukum Dasar dengan berbagai perubahan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2.2    Perbandingan Sistem Ketatanegaraan pada Undang-Undang Dasar yang Pernah Berlaku di Indonesia

Menurut Kansil dan Christine S.T. Kansil (2005:91) Masa berlaku UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1.  Berlaku selama masa Republik Pertama: dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
2. Berlaku selama masa Republik Kedua (RIS) sebagai UUD Negara bagian RIS: dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
3. Berlaku selama masa Republik Ketiga (17 Agustus 1950 sampai dengan Juli 1959) UUD 1945 tidak berlaku lagi
4.  Berlaku selama masa Republik Keempat; dari 5 Juli 1959 sampai sekarang.

2.2.1   Periode Berlakunya UUD 1945

Pada periode pertama masa berlakunya, UUD 1945 memiliki kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada saat itu, Indonesia menggunakan sistem presidensial.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial, diakses tanggal 12-11-2012).

2.2.2   Periode Berlakunya Konstitusi RIS

Persengketaan dengan Belanda menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem parlementer.
Pokok-pokok sistem pemerintahan masa RIS adalah sebagai berikut :
1.  Presiden dengan kuasa dari perwakilan negara bagian menunjuk tiga pembentuk kabinet (pasal 74 ayat (1) KRIS )
2.  Presiden mengangkat salah seorang pembentuk kabinet tersebut sebagai perdana mentri (pasal 74 (3) KRIS)
3.  Menteri-menteri dalam bersidang dipimpin perdana menteri (pasal 76 (1) KRIS)
4.  Presiden bersama Mentri merupakan pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan (pasal 68 (1) KRIS)
5.  Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat (pasal 69 (1) dan 118 (1) KRIS
6. Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksa menteri meletakkan jabatannya (pasal 112 KRIS)
7. Menteri-Menteri bertanggung jawab baik secara sendiri dan bersama-sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 118 (2) KRIS)

2.2.3   Periode berlakunya UUDS 1950

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Pokok-pokok sistem pemerintahan UUDS 14950 adalah :
1.  Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara yang dibantu oleh seorang wakil Presiden (pasal 45 (1) UUDS)
2.  Presiden dan wakil Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet (pasal 51 (1) dan (2) UUDS)
3.  Presiden dan wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 (1) UUDS)
4. Menteri-Menteri, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama bertanggung jwab atas kebijakan pemerintah kepada DPR (pasal 84 (1) UUDS).
5.  Presiden berhak membubarkan DPR (pasal 84 (1) UUDS).

2.2.4   Periode Berlakunya kembali UUD 1945

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia memasuki periode demokrasi terpemimpin dengan menggunakan sistem presidensial pada Orde Lama. Sedangkan pada masa kepemimpinan Orde Baru telah berhasil diselenggarakan pemerintahan melalui mekanisme kenegaraan yang dikenal dengan Mekanisme Kepemimpianan Nasional 5 tahun yaitu:
1.  Diadakannya pemilu untuk mengisi keanggotaan MPR, DPR, DPRD I, DPRD II
2. MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden serba menetapkan GBHN untuk 5 tahun.
3. Presiden membentuk kabinet yang bertanggungjawaba terrhadap Presiden. Kabinet melaksanakan tugas dibawah petunjuk presiden dengan berlandaskan UUD dan GBHN.
4.   Presiden bertanggung jwab kepada MPR. Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinan kepada MPR.
5.  DPR mengawasi jalannya pemerintahan. DPR bersama presiden membentuk UU.

2.2.4.1  Sistem Negara Indonesia Sebelum Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :
1.      Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum
2.      Sistem konstutusional
3.      Kekusaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permuswaratan Rakyat.
4.      Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR.
5.      Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

2.2.4.2  Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah:
1.    Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
2.    Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik dengan sistem pemerintahahn presidensial.
3.    Presiden adsalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
4.    Kabinet atrau para mentri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.
5.    Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral) yaitu DPR dan DPD
6.    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan Badan Peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi.

2.2.5   Periode Reformasi

Pokok-pokok sistem pemertintahan RI menurut UUD 1945 yang diamandemen adalah:
1. Presiden adalah kepala Negara
2. Presiden adalah kepala pemerintahan.
3. Presiden mengangkat para mentri sebagai kabinet yang selanjutnya bertanggung jawab kepada presiden.
4.  Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
5.  DPR memiliki kekeuasaan menagwasi jalannya pemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas ususl DPR.
6.  Presiden dapat membubarkan DPR.
7.  DPR memilki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

2.3    Gambaran Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dikenal 7 kunci pokok sistem ketatanegaraan atau pemerintahan Indonesia:
1.  Negara hukum
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasan belaka (Machtsstaat). Menurut Pasha (2002:107) Teori Kedaulatan Hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi sumber dari segala kekuasaan.
2.  Sistem konstitusional
Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Kaidah–kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam Tap. MPR, UU, Perpu dan sebagainya.
3.  Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi
Menurut Pasha (2002:107) Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Keputusan MPR dalam bidang Eksekutif atau Peraturan pemerintah.
4.  Menteri Negara sebagai pembantu presiden
Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.  Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri – menteri negara, pasal 17 ayat 1 (hasil amandemen).
5.  Kekuasaan kepala Negara terbatas
Kekuasaan Kepala Negara Terbatas. Presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR.
6.  Negara hukum berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan Kekuasaan
Menurut Pasha (2002:107) Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia. Disamping itu masih ada dua sumber hukum lainnya yang kedudukannya di bawah Pancasila yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Proklamasi.
7.  Kekuasaan Pemerintah Negara
Negara Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya. (http://ahmadfauzanisw.wordpress.com/2010/12/07/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-ri/)

2.4    Hubungan Pancasila dengan Fungsi dan Kedudukan Lembaga Negara

Kedudukan lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadaan yang menempatkan lembaga itu dalam hubungannya lembaga negara yang lain apakah itu lebih tinggi, lebih rendah ataukah sama. Adapun yang dimaksud dengan fungsi ialah suatu lingkungan kerja dalam hubungannya dengan keseleruhuan, tidak terlepas satu sama lain selaku bagian-bagian untuk mencapai tujuan. (Bakry, 2003:127-128)

2.4.1   Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR)

MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan rakyat.
Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tugas Majelis, sebagai berikut:
1.         Menetapkan UUD (Pasal 3);
2.         Menetapkan Garis-garis Besar dari Haluan Negara (Pasal 3);
3.         Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat(2));

2.4.2   Presiden dan Wakil Presiden

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 4, Presiden adalah Kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden memiliki kuasa untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR.

2.4.3   Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

DPA merupakan Lembaga Tinggi Negara. Susunan Dewan ini, telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. DPA adalah sebuah badan penasehat pemerintah yang kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan Presiden.

2.4.4   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 ayat (1) DPR adalah suatu bagian utama dari MPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, yang bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR dalam bidang legislatif bersama-sama dengan Presiden. Sedangkan susunannya ditetapkan lewat UU.

2.4.5   Badan Pemeriksa Keuangan

BPK merupakan Lembaga Tinggi Negara yang bertugas khusus untuk memeriksa segala macam tanggungjawab keuangan negara, apakah uang yang dianggarkan dan disetujui DPR telah sesuai dengan imlplikasinya. Kedudukan Badan ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Namun demikian Badan ini bukan pula Badan yang berdiri di atas Pemerintah.

2.4.6   Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Salah satu jaminan bagi adanya kebebasan kekuasaan kehakiman itu antara lain terletak pada adanya jaminan hukum dari kedudukan hakim yang harus diatur dengan UU (pasal 25).

 

III.     SIMPULAN
Gambaran sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat pada 7 kunci pokok sistem ketatanegaraan atau pemerintahan Indonesia:
1.        Negara hukum
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasan belaka (Machtsstaat). Menurut Pasha (2002:107) Teori Kedaulatan Hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi sumber dari segala kekuasaan.
2.        Sistem konstitusional
Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Kaidah–kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam Tap. MPR, UU, Perpu dan sebagainya.
3.        Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi
Menurut Pasha (2002:107) Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Keputusan MPR dalam bidang Eksekutif atau Peraturan pemerintah.
4.        Menteri Negara sebagai pembantu presiden
Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.  Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri – menteri negara, pasal 17 ayat 1 (hasil amandemen).
5.        Kekuasaan kepala Negara terbatas
Kekuasaan Kepala Negara Terbatas, Kepala Negara tidak bertanggung jawab  kepada DPR. Presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR.
6.        Negara hukum berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan Kekuasaan
Menurut Pasha (2002:107) Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia. Disamping itu masih ada dua sumber hukum lainnya yang kedudukannya di bawah Pancasila yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Proklamasi.
7.        Kekuasaan Pemerintah Negara
Negara Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya. (http://ahmadfauzanisw.wordpress.com/2010/12/07/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-ri/)
 

 


DAFTAR PUSTAKA


Bakry, Noor MS.2003.Pancasila Yuridis Kenegaraan.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta
Kamal, Musthafa dan kawan-kawan.2003.Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis.Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri
Kansil dan Christine Kansil.2002.Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Jakarta:PT Pradya Paramita Jakarta


No comments:

Post a Comment